Presiden dorong agenda ekonomi berkelanjutan di KTT Rio

 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (FOTO ANTARA)

Bogor (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan dirinya akan mendorong aksi agenda ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan saat menghadiri pertemuan para pemimpin di Komisi Tingkat Tinggi Rio+20 di Rio de Janeiro, Brasil, pada 20--22 Juni 2012.

Hal ini dijelaskan Presiden saat memberikan pidato respon kebijakan global berjudul Manifesto 2015 Pertumbuhan Berkelanjutan dan Berkeadilan di Kampus Center for International Forestry Research (CIFOR) di Bogor, Jabar, Rabu.

"Saya akan mengambil kesempatan ini untuk mengirim pesan dan memanggil aksi untuk agenda pembangunan berkelanjutan di KTT Rio+20. Mari mengambil tanggung jawab untuk untuk masa depan manusia dan untuk bumi," kata Presiden.

KTT Rio+20 yang merupakan tonggak 20 tahun setelah KTT Bumi pertama pada 1992 di Rio de Janeiro, Brasil, akan dihadiri lebih dari 100 pemimpin negara.

Agenda ini menurut Presiden sangat penting bagi manusia guna memelihara bumi yang menjadi tempat tinggalnya dan sekaligus mengentaskan kemiskinan yang saat ini melanda dunia.

Kepala Negara menambahkan, selama ini, masalah penurunan kualitas lingkungan hidup telah diketahui penyebabnya. Begitu pula solusi juga telah dimiliki. Namun aksi masih menunggu.

"Kami harus menghindari bahaya jebakan permainan menunggu (hanya menunggu tanpa aksi). Pembangunan konsensus terutama di tingkat global, membutuhkan waktu,Kita harus beraksi sekarang," kata Presiden.

Menurut Presiden, dibutuhkan komitmen politik untuk melaksanakan agenda pembangunan ekonomi berkelanjutan yang ramah lingkungan dan berkeadilan.

"Komitmen politik sangat krusial. Tidak selalu mudah untuk mengembangkan kebijakan berbasis lingkungan. Tapi itu dibutuhkan dan merupakan hal yang benar untuk dilakukan. Jadi kita harus mendorong dengan keras meskipun terdapat beberapa penolakan," kata Presiden.

Sementara itu, Direktur Jenderal CIFOR Frances Seymor dalam sambutannya sangat mengapresiasi komitmen pemerintah Indonesia dalam memelihara alam dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

Frances sangat menghargai langkah pemerintah menandatangani komitmen untuk mengurangi emisi karbon secara ambisius dengan target 26 persen di 2020 melalui pengurangan deforestrasi.

Selain itu juga menandatangani `letter of intent` untuk REDD+ dengan Pemerintah Norwegia dan menerapkan kebijakan moratorium dalam konsensi hutan.
(M041/A011)